Lampung Geh, Bandar Lampung – Dinilai berhasil mengimplementasikan pengarusutamaan gender, Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2020 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Rabu (13/10).
Penghargaan tersebut diterima oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur.
Penghargaan ini diberikan karena Lampung dianggap berhasil dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam program dan kegiatannya.
“Terimakasih atas penghargaan yang diberikan, ini dalam rangka kita membangun kesetaraan gender dan kesamaan hak,” ujar Arinal.
Arinal mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen terkait PUG. Menurutnya, PUG juga ada di dalam janji kerja dan misi Rakyat Lampung Berjaya. “Kita berkomitmen dan ini sesuai dengan janji kerja kita,” katanya.
Ke depan, Arinal berharap Provinsi Lampung terus memberikan yang terbaik dan bisa meraih APE Kategori Mentor. “Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi kategori mentor,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan apresiasi ini diberikan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dianggap berhasil dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender di dalam program dan kegiatannya.
“APE merupakan ukuran untuk melihat kemajuan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan berkeadilan gender dan usaha-usaha melaksanakan strategi pengarusutamaan gender,” ujar Bintang.
Bintang menjelaskan penghargaan ini seharusnya diberikan di tahun 2020, namun karena kendala pandemi COVID-19 mengalami perubahan jadwal.
“Acara pemberian penghargaan APE ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan The 4th ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) dimana Indonesia menjadi tuan rumah,” katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung Fitrianita Damhuri mengatakan penilaian APE dilaksanakan di awal tahun 2020 lalu.
Ia menyebutkan ada beberapa faktor dalam penilaian APE seperti sisi perencanaan, penganggaran, evaluasi, termasuk proses Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Karena melibatkan beberapa instansi seperti Bappeda, BPKAD, Inspektorat termasuk DPRD,” ujar Fitri.
Fitri mendorong agar semua sektor melakukan Gender Analysis Pathway (GAP) untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan terhadap gender.
“Seperti dari sisi tenaga kerja atau mereka yang sedang mencari pekerjaan, sehingga pada saat peningkatan kapasitas kompetensi tenaga kerja, harus dipertimbangkan juga bagaimana perempuan dan laki-laki, jangan sampai ada ketimpangan,” katanya. (**)
Discussion about this post