Lampung Geh, Bandar Lampung – Penguatan internal, PTPN VII gelar webinar antikorupsi, gratifikasi dan wistleblowing system sebagai komitmen menerapkan Good Corporate Governance (CGC), Selasa (16/11).
Webinar yang menggandeng KPK RI tersebut difasilitasi oleh Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Sugiarto, Kasatgas 2 Direktorat Antikorupsi Badan Usaha KPK RI Purwanto Hari, dan Kasatgas 2 Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK Daud Prasetyo.
Direktur Utama PTPN VII Ryanto Wishnuardy mengatakan, tujuan webinar tersebut adalah untuk menyosialisasikan bentuk-bentuk korupsi, gratifikasi, dan cara pencegahannya.
“Sehingga ini dapat tersosialisasikan kepada seluruh pegawai dan mitra PTPN VII, agar dapat menghindari apabila ada indikasi perilaku korupsi, gratifikasi, serta mengaktifkan whistleblowing system (wbs),” ujarnya saat diwawancarai awak media di Bandar Lampung.
Dia membeberkan, penerapan prinsip-prinsip antikorupsi memberikan impact positif bagi internal PTPN VII, seperti dalam hal pembiayaan menjadi lebih efisien. “Sehingga ini berdampak langsung pada kinerja kita. Dan tentunya ini sejalan dengan tagline Kementerian BUMN yaitu, Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, atau yang disingkat dengan AKHLAK,” bebernya.
Secara etimologis, AKHLAK memiliki makna yang baik yang berada pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. “Dan melalui webinar ini, Manajemen PTPN VII berkomitmen melakukan edukasi dan internalisasi penerapan GCG, perilaku antikorupsi, untuk menunjang akuntabilitas dalam jangka waktu yang panjang,” lanjutnya.
Selanjutnya, Sekretaris Menteri BUMN, Susyanto secara virtual menyampaikan, sesuai dengan komitmen Presiden RI Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir,
PTPN Grup sebagai BUMN yang bergerak di bidang perkebunan terus berkomitmen menerapkan perilaku antikorupsi dari setiap bisnis yang dijalankan.
“Kementerian BUMN juga mendorong unit perusahaan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance, serta berperilaku antikorupsi. Program-program tersebut mendorong perusahaan yang ada di BUMN untuk memperoleh sertifikat ISO 37001 2001:2016 serta melakukan asesmen GCG setiap tahun,” jelasnya.
Kemudian, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III Mohammad Abdul Ghani berharap, webinar tersebut dapat menjadi sarana penguat integritas para pegawai. “Namun inu harus dilakukan secara berkelanjutan guna menguatkan integritas untuk berperilaku antikorupsi. Sehingga insan PTPN dapat menjadi pribadi yang bersih, jujur, dan mematuhi peraturan perundang-undangan,” katanya. (*)
Discussion about this post