Lampung Geh, Bandar Lampung – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung menegaskan jika di Lampung mempunyai alat ukur yang secara realtime untuk mengukur kualitas udara di Lampung.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung, Emilia Kusumawati mengatakan, bahkan alat ukur kualitas udara itu telah ada sejak tahun 2019 lalu.
“Di DLH ini ada alat ukur realtime ini sudah ada sejak tahun 2019, dan stasiunnya berada di DLH Bandar Lampung yang posisinya dekat dengan industri,” kata Kadis DLH Lampung, Emilia Kusumawati saat diwawancarai di kantornya, Jumat (29/12).
Emilia menjelaskan, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai indikator kinerja utama yang harus dicapai salah satunya terkait indikator kinerja lingkungan hidup (IKLH).
“IKLH itu ada bagaimana pengukuran udaranya, bagaimana pengukuran kondisi air dan lahan di Lampung,” jelasnya.
“Jadi yang dikatakan bahwa Lampung tidak punya alat ukur secara realtime agak kami bantah juga,” sambungnya.
Lebih jauh Emilia menyebutkan, terkait indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) di Lampung pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan, di mana dari target 69,01 saat ini IKLH Lampung berada pada angka 69,59.
“Di Lampung itu di 15 kabupaten/kota ada uji passive sampler itu memang tidak real-time tapi secara berkala, dari situ saja bisa kita nilai karena dari hasilnya Lampung baik-baik saja hasil uji sampelnya,” ujarnya.
Di sisi lain, Emilia juga membantah jika Lampung disebut sebagai penyumbang udara tidak baik di DKI Jakarta. Karena berdasarkan hasil uji lab di 8 kabupaten/kota di Lampung hasilnya dalam kategori baik.
“Ada juga masukan bahwa Lampung disebut penyumbang udara tidak baik di DKI Jakarta khususnya, kami agak merespons juga dan pak gubernur meminta untuk bekerja sama dengan Unila untuk melakukan uji di 8 kabupaten/kota yang karena di situ lokasi industri, keramaian dan penduduk cukup tinggi. Alhamdulillah hasilnya kita berada posisi baik, itu secara detail,” terangnya.
Menurut Emilia, masyarakat umum juga bisa mengecek kualitas udara di Lampung untuk memastikan apakah kondisinya buruk atau baik bisa melalui aplikasi di play store bernama ISPUNet KLHK.
Sementara itu, akademisi Universitas Lampung, Irwan Sukri Banuwa mengatakan, dalam pemantauan indeks kualitas udara di Lampung, Unila turut terlibat bekerja sama dengan Pemprov Lampung.
“Pemprov Lampung dengan Unila bekerja sama terkait monitoring atau pemantauan kualitas udara di Lampung,” kata Irwan.
Dalam pemantauan kualitas udara di Lampung, pihaknya menyatakan jika kualitas udara masih berada dalam kategori yang baik.
Hal itu juga menunjukkan bahwa Lampung bukan penyumbang kualitas udara buruk di DKI Jakarta.
“Terkait kualitas udara buruk di DKI Jakarta secara logis tidak dapat diterima karena selain Provinsi Lampung kualitas udara baik tidak mungkin mengekspor ke DKI Jakarta dengan kualitas yang buruk apalagi jarak tempuhnya jauh,” ungkapnya.
Di sisi lain, anggota DPRD Lampung, Deni Ribowo menilai alat ukur kualitas udara di Lampung sudah sangat baik.
Hal itu pasca dirinya melihat langsung kondisi realtime kualitas udara di Kantor DLH Lampung, pada Jumat (29/12).
“Saya hari ini datang ke DLH ingin mengecek terkait alat ukur udara dan ternyata ada, dan ini realtime bagaimana kondisi udara di Provinsi Lampung,” kata Deni Ribowo.
Menurut Deni, dari hasil monitoring, dia menilai kondisi udara di Lampung dalam kategori baik.
“Di Lampung ini sangat sehat udaranya, kita liat indikatornya, bahkan pada masa liburan ini jutaan wisatawan datang ke Provinsi Lampung karena beranggapan di Lampung udara masih sejuk dan segar,” ujarnya.
“Ini juga sekaligus membuktikan bahwa tidak benar yang disampaikan pada saat debat capres, bahwa di Lampung tidak punya alat ukur udara dan saya buktikan sendiri ternyata ada, justru lebih canggih karena setiap tahun dilakukan pengukuran. Bahkan saat kemarau panjang ada 8 kabupaten/kota dari DLH dilakukan pengukuran kualitas udara dan ternyata semuanya baik dan bagus,” bebernya.
Dia menuturkan, DPRD Lampung juga terus memberikan support dalam memastikan kualitas udara di Lampung tetap dalam kondisi baik.
“Tentu kita kalau bicara kualitas udara tentu memberikan support sebagai kewenangan kita. Ya anggaran harus kita tingkatkan. Karena ini penting menyangkut keberlanjutan makhluk hidup bukan hanya manusia saja,” tandasnya. (Lih/Put)
Discussion about this post